"Laporan hasil pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan oleh BPK pada rapat paripurna istimewa DPRD tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 tanggal 28 Mei 2021. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya," tutur Kang Emil.
Keberhasilan Pemda Provinsi Jabar dalam mempertahankan opini WTP, kata Kang Emil, tak lepas dari peran dan kerja sama yang terjalin dengan baik bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama DPRD Jabar sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
"Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menghaturkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Jabar atas dukungan, koreksi, dan saran konstruktif yang senantiasa diberikan sesuai dengan peran dan fungsi DPRD," ujarnya.
Tidak hanya itu, rapat paripurna tersebut juga membahas mengenai pengajuan raperda desa wisata di Jabar.
"Kemudian ada ajuan raperda terkait desa wisata karena saya kira seluruh tempat di Jabar sangat indah, tapi harus dikelola menjadi sumber kesejahteraan secara maksimal," kata dia.
"Mudah-mudahan dengan nanti lahirnya raperda ini, jumlah desa wisata di Jabar semakin meningkat," ucap Kang Emil.