BANDUNG, iNews.id - Pengamat Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi meminta Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang baru harus bisa lebih antisipatif, tegas, dan kreatif dalam menegakkan protokol kesehatanCovid-19. Pencopotan Irjen Pol Rudy Sufahriadi merupakan hal biasa dilakukan dalam proses evaluasi di tubuh Polri.
Irjen Pol Ahmad Dofiri yang tak lama lagi menjabat Kapolda Jabar harus bisa mengantisipasi potensi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Seperti yang terjadi di Megamendung, Bogor pada Jumat (13/11/2020).
"Jadi itu (kerumunan massa pendukung Habib Rizieq di Megamendung, Bogor) dievaluasi oleh pimpinan Polri. Kalaupun harus diganti, ya memang harus ada yang dievaluasi," kata Muradi saat dihubungi di Bandung, Senin (16/11/2020).
Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencopot Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana yang diduga imbas kerumunan yang terjadi dalam kegiatan Habib Rizieq Shihab di Bogor dan Jakarta. Polri menyatakan bahwa pencopotan itu merupakan sanksi karena penegakan prokes Covid-19, kurang tegas.
Muradi berpendapat kerumunan yang terjadi seolah-olah difasilitasi dan dibiarkan oleh aparat kepolisian setempat. Meski kegiatan berjalan aman dan tertib, namun protokol kesehatan (prokes) terabaikan.
Langkah preventif dan represif terhadap pelanggar prokes harus dilakukan dengan tegas meski tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Jadi kapolda berani untuk berkreasi dalam penanganan keamanan dalam negeri, termasuk Covid-19 di dalamnya, bukan hanya penegakan hukum, tapi hal lain.