BANDUNG, iNews.id - Terbitnya maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI, menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Pengamat Komunikasi Unpad Dandi Supriadi menilai larangan melalui maklumat itu keluar karena azas moral dan ketenteraman publik selama ini terganggu.
Salah satu dalam maklumat tersebut berisi larangan masyarakat mengunggah konten berbau FPI di website atau media sosial (medsos). Sementara di satu sisi, dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat kini sudah sangat familiar beraktivasi di dunia maya.
Pengamat Komunikasi Publik sekaligus pakar New Media dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dandi Supriadi mengatakan, berkomunikasi di medsos sampai saat ini masih belum clear peraturan perundang-undangannya. Sebab hukum yang berkaitan dengan praktik berkomunikasi di media siber belum terbit.
Yang ada adalah UU ITE yang sebenarnya mengatur transaksi elektronik dan imbauan Dewan Pers tentang pemberitaan siber. Hasilnya, hukum yang diterapkan untuk konten medsos harus mengacu kepada hukum pidana dan perdata. Sebagian besar tindakan hukum akan berlaku bila ada pengaduan atau ada pihak yang dirugikan.
Menurut Dandi, bisa jadi maklumat kapolri tentang konten spesifik mengenai FPI muncul karena ada pengaduan pihak tertentu. Hal tersebut bisa dipandang sebagai pengekangan kebebasan berekspresi. Namun ada kalanya pengekangan dilakukan karena ada azas moral dan pembenarannya.