Berdasarkan keputusan PK MA tersebut, pihak tergugat dalam hal ini Pemda KBB diharuskan membayar kepada penggugat yaitu ahli waris Adiwarta sebesar Rp116.185.000.000. Itu harus dibayar seketika tanpa syarat apapun juga oleh tergugat kepada ahli waris setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Kasus hukum yang bergulir sejak 2016 ini muncul setelah Rudi Alamsyah ahli waris Adiwarta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBLB) dengan Nomor Perkara 155/PDT/G/2016. Karena kalah kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung hingga menang. Pemda KBB lalu melayangkan kasasi ke MA dan menang, sehingga membuat Rudi Alamsyah mengajukan PK.
Terpisah Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya, meminta Pemda KBB harus mempertahankan aset tanah Pasar Panorama Lembang. Pasalnya, pasar tersebut sudah begitu identik dengan Lembang serta banyak pedagang yang menggantungkan hidup di sana. Kalau diperlukan, pihaknya akan menyiapkan pengacara mengingat telah ditemukan novum baru terkait tanah persil 74 tersebut.
"Aset tanah itu harus diselamatkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan jangan sampai jatuh ke pihak lain. Jika diperlukan kami siapkan ahli hukum dan akademisi yang keilmuannya bisa nemberikan pencerahan ke pemerintah daerah," tuturnya.