"Bagi kami ini sebuah harapan baru bagi masyarakat jampang kepada DPRD yang sudah mau menanggapi ini secara serius, kita berharap mudah mudahan pertemuan selanjutnya mereka lebih detail menangani masalah ini sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang betul betul menyentuh kepada kepentingan masyarakat tambang," tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama mengatakan, izin pertambangan di Kabupaten Sukabumi menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah izin yang perlu diurus oleh para penambang. Dia menekankan perlu menjaga keselamatan para penambang dan melindungi hak mereka.
"Intinya (mediasi) tentang pertambangan di Kabupaten Sukabumi. Kendalanya adalah izin. Yang kedua adalah solusi kepada para penambang ini. Maka dalam rapat dengar pendapat ini kami tawarkan untuk bisa ketemu antara pemilik IUP dengan para penambang," ujar dia.
Yudi Suryadikrama merekomendasikan agar Bupati Sukabumi (Marwan Hamami) menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil. Semua pihak yang memiliki IUP diharapkan dapat bekerja sama untuk membangun Kabupaten Sukabumi tanpa saling menyalahkan.
"Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan terkait pertambangan di Kabupaten Sukabumi yang menguntungkan semua pihak dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan para penambang," tutur Yudi Suryadikrama.