Politisi Partai Golkar ini menuturkan, munculnya riak-riak seperti itu menunjukkan Pemda KBB lamban dan kurang responsif terhadap aspirasi warga. Pemerintah daerah juga dianggap tidak memiliki skala prioritas dalam menyusun perbaikan infrastruktur jalan mana yang harus diperbaiki lebih dulu.
Sebagai annggota DPRD dari dapil KBB, Edi Rusyandi memiliki pengalaman bagaimana rumit dan berbelit-belitnya proses birokrasi di Pemda KBB ketika akan mengawal program aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar. Akibatnya sudah dua tahun dirinya gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses untuk perbaikan infrastuktur.
Kegagalan itu disebabkan kendala tidak adanya rekomendasi dari Pemda KBB. Bahkan di tahun 2021 dirinya tidak mendapat rekomendasi selembar pun, sedangkan tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga program ditolak oleh Pemprov Jabar.
"Saya sudah komunikasi dengan baik baik ke Pemda KBB, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar dinas terkait, padahal pengajuan sudah normatif dan dirinya berihtiar membantu karena berasal dari KBB," tutur Edi Rusyandi.
Edi Rusyandi menilai, Pemda KBB juga tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan. Mereka hanya fokus pada penggalian dana dari APBD. Padahal ada potensi bantuan dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.
"Sekarang kan ngeluhnya anggaran defisit. Coba nyari ke pemprov atau ke pusat, saya yakin dewan provinsi atau DPR RI yang dari Dapil KBB pasti akan bantu," kata Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ini.