Kekayaan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo Jadi Sorotan terkait Kenaikan PBB 1.000 Persen

JAKARTA, iNews.id - KekayaanWali Kota Cirebon, Effendi Edo, menjadi sorotan publik setelah ramai tentang kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1.000 persen. Kebijakan ini memicu protes warga.

Di tengah polemik tersebut, publik juga menyoroti harta kekayaan sang wali kota yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harta Kekayaan Wali Kota Cirebon Effendi Edo

Effendi Edo melaporkan LHKPN pada 21 Agustus 2024. Total kekayaannya mencapai Rp 8.463.275.511 setelah dikurangi utang sebesar Rp 700.000.000. Berikut rincian asetnya:

- Tanah dan bangunan senilai Rp.6.300.000.000

- Alat transportasi dan mesin senilai Rp.307.000.000

- Harta bergerak lainnya senilai Rp.35.000.000

- Kas dan setara kas senilai Rp2.251.275.511

- Sub Total kekayaannya Rp.9.163.275.511

- Utang Rp.700.000.000

- Total kekayaan bersih Rp. 8.463.275.511

Kenaikan Pajak dan Reaksi Warga

Kebijakan kenaikan PBB hingga 1.000 persen berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 memicu gelombang protes dari warga Cirebon. Banyak yang merasa terbebani, terutama karena ekonomi belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Beberapa warga bahkan mengaku harus berutang ke bank untuk membayar pajak.

Bantah PBB Naik 1.000 Persen

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membantah kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen. Menurutnya, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.