“Artinya 1.000 persen itu tidak benar. Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen,” ujar Edo di Balai Kota, Kamis (14/8/2025).
Edo menjelaskan, kenaikan PBB tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak satu tahun lalu, sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.
Sejak memimpin lima bulan lalu, Edo mengaku sudah membahas persoalan ini secara internal selama sebulan terakhir untuk mencari solusi.
“Mudah-mudahan minggu ini kita sudah tahu formulasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya ada perubahan, Insyaallah,” ucapnya.
Menurut Edo, formula kenaikan PBB berasal dari delapan opsi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lalu dipadukan oleh Pemkot Cirebon sehingga tarifnya bervariasi.