Dia menilai, kasus hukum yang kini menjerat DH membuat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih intens dalam melihat kapasitas dan kapabilitas calon kepala sekolah.
“Perlu diketahui, sejak wewenang SMA/SMK dialihkan ke provinsi tahun 2017, seleksi untuk menjadi kepala sekolah ini sangat ketat. Untuk Pak DH memang diangkat sewaktu kewenangan masih di kabupaten/kota sebelum tahun 2017. Sekarang ada beberapa tahapan ketat kalau mau jadi kepala sekolah. Dari seleksi administrasi dan kinerja saja sangat ketat karena dinilai oleh sistem. Setiap bulan juga ada penilaian oleh sesama guru,” ujarnya.
Lebih lanjut kat Asep Burdah, pihak KCD Provinsi Jawa Barat Wilayah V kini menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada para aparat penegak hukum. Meski demikian, pihaknya akan lebih mengedukasi para kepala sekolah maupun guru di SMA/SMK untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, apalagi yang berkaitan dengan uang dari orang tua peserta didik. Pengelolaan keuangan juga sebaiknya masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) agar lebih terpantau.
“Ibu Kepala KCD kemarin sudah mengistruksikan agar uang segera dikembalikan kepada orang tua siswa. Karena waktu itu katanya mau berangkat kunjungan industri ke Yogyakarta tapi tidak jadi. Kepala sekolah maupun guru lainnya, sebaiknya hati-hati dalam pegelolaan keuangan. Padahal kita sudah kerja sama dengan tim Saber Pungli. Ke depan akan lebih kami pantau. Kejadian Pak DH ini kan uang tidak masuk RAPBS sehingga tidak terpantau,” ucap dia.