JAKARTA, iNews.id -Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pidana merupakan upaya terakhir penegakan hukum dalam kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pernyataan Kapolri ini sesuai dengan poin ketujuh surat edaran (SE) nomor SE/2/11/2021 terkait penerapan UU ITE dalam penegakan hukum.
Poin ketujuh tersebut membuktikan Polri mengedepankan restorative justice dalam penegakkan hukum (ultimatum remidium) terkait pelanggaran UU ITE.
Selanjutnya, dalam poin kedelapan, Polri juga akan memprioritaskan restorative justice bagi korban yang berniat mengambil langkah damai. "Terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme," kata Kapolri dalam SE tersebut dikutip Senin (22/2/2021).
Lalu bagi kasus di mana korban tetap ingin melanjutkan perkaranya ke pengadilan, polisi tidak akan menahan tersangka jika yang bersangkutan meminta maaf secara sadar. Polisi kemudian akan mengupayakan mediasi lagi sebelum berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," bunyi poin kesembilan.