Dia membeberkan, saat ini saja, masih ada sekitar 10.000 kasus di Jabar yang belum dirilis oleh pemerintah pusat. Dia khawatir, data tersebut nantinya dirilis sekaligus yang mengakibatkan lonjakan kasus signifikan di Jabar.
"Data ini jangan sampai salah karena untuk menganalisis," ujarnya.
Di sisi lain, Emil memastikan bahwa penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Jabar semakin ketat. Dalam dua pekan terakhir saja, sedikitnya ada 9,6 juta warga Jabar ditegur oleh aparat karena tidak mematuhi prokes.
Adapun tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam menggunakan masker saat ini naik dari 50 persen menjadi 83 persen. Selain itu, persentase warga yang menerapkan jaga jarak di Jabar pun semakin membaik dari sebelumnya.
"Jadi kalau non-kasus ini angkanya semakin baik, termasuk dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit," katanya.
Dia menambahkan, Pemprov Jabar pun akan melakukan penguatan penerapan prokes dibantu TNI dan Polri selama PPKM diberlakukan.
Diketahui, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021), Presiden RI, Jokowi menilai PPKM di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi.