BANDUNG, iNews.id - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat (DPW PPP Jabar) masih syok menghadapi kenyataan Bupati BogorAde Yasin ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka penyuapan Kamis (28/4/2022). Menyikapi kasus ini, pengurus akan berkoordinasi dengan DPP PPP mengenai pergantian ketua DPW PPP Jabar.
"Memang di AD/ART ada mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Tetapi sekali lagi karena kami masih dalam keadaan syok. Yang pasti dalam waktu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan DPP," kata Sekertaris DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat kepada wartawan, Kamis (28/4/2022)
Pepep Saepul Hidayat menyatakan, keputusan jabatan ketua partai di wilayah harus diambil oleh Ketua Umum DPP PPP. "Kalau sebagai anggota PPP iya. Tetapi, kalau untuk jabatannya dikaji DPP. Beda perlakuan antara anggota dan pengurus. Kalau nonaktif sebagai pengurus. Ketika mendapatkan inkrah, baru dinyatakan diberhentikan (dari kader partai). ujarnya.
Penanganan partai terkait kasus ini, tutur Pepep Saepul Hidayat, akan disesuaikan dengan peraturan dan mekanisme partai. Sehingga, koordinasi dilakukan dalam waktu dekat dan semua keputusan dari pengurus pusat akan diterapkan secara maksimal. "Keputusan pergantian jabatan ketua DPW, tidak boleh lama. Biasanya kami sangat cepat," tutur Pepep Seapul Hidayat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi pengungkapan kasus suap yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin. Terungkapnya kasus ini berawal dari temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terkait kejanggalan penggunaan anggaran proyek Jalan Pakansari sebesar Rp94,6 miliar.