Aksi demonstrasi ini, tutur dia, juga digelar karena Kemenpan RB dan Kemendagri sudah mendukung soal penetapan status PNS bagi honorer Satpol PP.
Namun hal ini tergantung hasil audensi dengan DPR. Iintinya harus ada kesejahteraan dan kepastian hukum karena Satpol PP adalah penegak peraturan daerah (perda) yang nasibnya harus diperjuangkan.
Saat ini, total honorer Satpol PP KBB sebanyak 107 orang. Terkait semua honorer akan keberangkatan ke Jakarta untuk mengikuti aksi demo tersebut tergantung keputusan dari Kasatpol PP KBB.
Selain itu, masih menunggu instruksi dari FKBPPPN pusat karena keputusan rencana ini akan diumumkan pada 21 Maret 2023 atau setelah audensi.
"Jadi tanggal 21 Maret nanti jika tidak ada realisasi pengangkatan PNS, maka rekan-rekan dari seluruh Indonesia akan bergerak turun melakukan aksi, termasuk dari KBB," tutur Usep Komarudin.