“Kalau pidana umum itu ranah penyidik kepolisian, bukan kewenangan kejaksaan,” ujarnya.
Terkait pencegahan terhadap pihak yang berpotensi jadi tersangka, Donny menyebut hal itu bisa dilakukan jika diperlukan.
Diketahui, kasus ini mencuat setelah tayangan kanal YouTube milik mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, Selasa (28/7), menampilkan tiga pengusaha yang mengaku dirugikan hingga ratusan miliar rupiah dalam kerja sama dengan PT BDS.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT BDS, Rahmat Setiabudi, menegaskan kerja sama dengan vendor merupakan hubungan bisnis murni sesuai perjanjian pengadaan BLD sejak akhir 2023.
“Sejak awal ini murni bisnis B to B antara PT BDS, PT CFR (Cahaya Frozen Raya), dan para vendor,” kata Rahmat, Rabu (30/7/2025).