"Tekanan masyarakat untuk boikot SJ (Saipul Jamil) lebih efektif dan didengar oleh televisi nasional daripada imbauan KPI. Maka, saya ajak masyarakat untuk lakukan kontrol sosial dan lakukan tekanan kepada televisi nasional yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya," kata Farhan, Selasa (7/9/2021).
Menurut Farhan, kemeriahan yang terjadi saat Saipul bebas hingga hadir dalam sebuah program televisi harus jadi pelajaran. "Saya sangat prihatin atas euforia pembebasan SJ yang merupakan pelaku pedofilia. Bahkan disorot di media seperti 'dielu-elukan'. Sementara itu tidak ada satupun yang berusaha menengok kondisi pascatrauma sang korban," ujarnya.
"Saya sudah minta kepada KPI Pusat untuk mengimbau semua lembaga penyiaran nasional tidak menayangkan, apalagi mengikat kontrak kerja dengan SJ yang merupakan pelaku pedofilia," tuturnya.
KPI, kata Farhan, harus bergerak cepat ketika Saipul Jamil bebas. "KPI sudah seharusnya tanggap dan tegas terhadap penayangan, glorifikasi terhadap pelaku pedofilia. Maka media penyiaran Nasional memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan tayangan mereka tidak 'menormalkan' pelaku pedofilia," ucap Farhan.
Farhan menyatakan, ajakan boikot SJ dari masyarakat layak disambut positif dan didukung. Sikap ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat sudah menunjukan kesadaran dan keberpihakan kepada korban dan upaya menegakkan keadilan dalam kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual.
Fenomena Saipul Jamil, ujar Farhan, jadi pendorong DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "Saatnya kami menguatkan dukungan untuk memberlakukan dengan segera yang mengatur upaya pencegahan, penanggulangan, pembinaan, dan rehabilitasi kasus pelecehan dan kekerasan seksual," ujarnya.
Sebelumnya, Petisi berisi ajakan untuk memboikot Saipul Jamil dari televisi yang ditujukkan KPI itu kini sudah hampir mencapai 300.000 tanda tangan.