Jika dibiarkan, Ari Syahbani menyatakan, khawatir akan menjadi preseden buruk karena bertentangan dengan aturan yang ada. "Formatur dipilih saat pramuscab, dibawa ke arena muscab. Tapi seakan-akan itu disetujui oleh peserta muscab. Padahal tidak ada kesepakatan dari peserta muscab," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PAC PPP Bandung Kidul Koesrandani menilai muscab seharusnya menjadi ajang untuk memilih kader terbaik untuk memimpin partai. Sehinga prosesnya harus berdasar pada peraturan organisasi yang berlaku.
Namun, dia menilai sikap dan tindakan pimpinan DPC PPP Kota Bandung yang memaksakan kehendak dengan menabrak peraturan organisasi dan tata tertib demi memuluskan calon yang diusung, telah mencederai nilai demokrasi dan nilai-nilai partai yang seharusnya dijunjung tinggi.
"Makanya kami keberatan dan menolak tindakan sepihak ini. Ini bisa merusak soliditas partai. Kalau begini terus, partai kami di ambang perpecahan," kata Koesrandani.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pimpinan pusat dan wilayah mengambil sikap dan memerintahkan agar proses musyawarah cabang PPP Kota Bandung dikembalikan sesuai dengan seharusnya. "Kalau tidak diselamatkan oleh pimpinan di tingkat atas, kami khawatir ini hanya akan menimbulkan perpecahan," ujarnya.