Dalam level kawasan dan antarkawasan, BKSAP juga memfasilitasi kerja sama antarparlemen Indonesia dengan parlemen negar-negara Pasifik Selatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership. IPPP kali pertama sukses terselenggara 2018 dan mendapatkan aspirasi positif dari negara-negara yang hadir.
“Tahun depan, IPPP akan kembali dihelat sebagai platform penguatan kapasitas dari sisi teknis dan substantif untuk isu-isu legislatif dan kelembagaan parlemen di negara-negara tersebut,” ujar Ravindra.
BKSAP juga tak ragu untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Sebagai contoh, BKSAP konsisten menyuarakan aspirasi kemanusiaan termasuk dalam isu pengungsi Rohingya. BKSAP kukuh berjuang untuk resolusi Rohingya dan isu Myanmar di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Kita memetik hasilnya ketika sejak 2022 resolusi terkait isu Myanmar disetujui di AIPA. Dan atas perjuangan bertahun-tahun tersebut, di level ASEAN langkah untuk bersikap soal Myanmar mulai menggeliat dengan adanya Five Point Consensus untuk Myanmar,” kata Ravindra.
Ke depannya, Ravindra berharap agar BKSAP dapat terus berinovasi dan memprediksi tantangan-tantangan global yang akan datang. Dia menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis data serta melibatkan peran, suara, dan aspirasi generasi muda dalam diplomasi.
"Saya dorong teman-teman mahasiswa untuk bersuara ke DPR dan BKSAP. Bahkan bila perlu, menjadi calon-calon diplomat ekstra berikutnya dari parlemen," ucap Ravindra.