Kesemerawutan data, jelas dia, hampir terjadi di semua jenis bansos. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya beberapa TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang dinilai tidak berjalan sesuai aturan.
“Semua bantuan itu juga bermasalah. Ini harus ada evaluasi, rombakan dari pihak terkait juga. TKSK, pendamping harus lebih amanah, bermoral. Karena kami juga mencium ada temuan-temuan di lapangan bahwa ini juga sudah tidak murni lagi secara nurani, terbawa ke kepentingan pribadi,” tutur dia.
“Usulan kami bantuan-bantuan itu serahkan saja ke desa, nanti desa yang mengatur, mana yang layak. Kami tidak akan segan-segan mencoret mereka yang tidak layak. Kami takut kepada masyarakat, kami akan amanah,” kata Dudung yang juga Kuwu Panjalin Kidul itu.
Terpisah, kepala Dinsos Majalengka Gandana Purwana tidak menampik adanya sengkarut data penerima bansos. Bahkan, Gandana mengaku tidak mengerti kenapa ada warga yang meninggal masih masuk ke dalam daftar penerima.
“Desa itu kan udah menyampaikan data lewat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation), itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data. Tapi yang datang ke sini yang itu-itu juga. Nggak tahu, itu masalahnya di mana,” kata dia.