MAJALENGKA, iNews - Program Bantuan Sosial (Banos) yang digulirkan Pemerintah Pusat menyisakan permasalahan baru di daerah. Tidak validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuat program itu kerap memicu permasalahan baru, seperti yang terjadi di Majalengka.
Permasalahan tersebut diakui oleh sejumlah kuwu (kades) di Kabupaten Majalengka. Mereka mengaku kerap menemukan data penerima sejumlah bansos yang dianggap salah sasaran.
“Sengkarut, penerima adalah orang yang tidak layak. Banyak yang muda, banyak yang kaya, yang layak malah tidak menerima. Juga mereka sudah menerima sebelumnya. Jadi dobel, bahkan ada yang empat (jenis bansos mereka menerima),” kata salah satu Kuwu, Dudung Abdulah Yasin seusai audiensi dengan Kepala dinas Sosial (Dinsos), Gandana Purwana, Kamis (5/8/2021).
Kondisi tersebut, kata dia, tidak jarang memicu kemarahan warga lainnya. Diakuinya, dirinya bersama rekan-rekan kuwu lainnya kerap menjadi sasaran fitnahan warganya sendiri. Kendati demikian, Dudung mengaku serangan itu sebagai sesuatu yang wajar.
“Kami sekarang banyak fitnahan, banyak tuduhan dari masyarakat. (Tapi) ikhlas kok, ikhlas. Karena kami memaklumi. Secara manusiawi, siapa sih yang tidak geram ketika haus, minta tolong dikirim air, sementara yang sudah kembung malah dikasih,” ujar dia.