BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih sedikit menerima pelimpahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) umum lainnya atau fasilitas sosial fasilitas umum (fasos fasum) dari pengembang perumahan. Akibatnya Pemda tidak bisa melakukan intervensi perbaikan infrastruktur kawasan yang rusak.
Pasalnya, belum ada serah terima dari pihak pengembang, sehingga pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban dari maladministrasi developer perumahan.
"Salah satu masalah pemda adalah masih sedikit pengembang perumahan yang menyerahkan fasos fasum. Berdasarkan data, dari 297 perumahan hanya 11 yang sudah menyerahkan," kata anggota Komisi III DPRD KBB Iman Budiman saat ditemui di kantor Desa Cilame, Ngamprah, Rabu (10/8/2022).
Menurutnya, problem yang dihadapi dalam proses serah terima fasos fasum ini karena banyak pengembang yang sudah tidak jelas keberadaannya. Sehingga Pemda kesulitan ke siapa melakukan pendataan fasos fasum terkait untuk pemeliharaan ke depannya. Meskipun Pemda bisa saja mengambil langkah inisiatif men-take over mengatasi persoalan ini.
Diakuinya, pihak pengembang juga mungkin ada yang merasa berat untuk memenuhi persyaratan dalam hal penyerahan fasos fasum ini. Sehingga mereka lebih memilih 'menghilang' ketika semua unit rumah yang terbangun sudah terjual semua agar terlepas dari kewajiban memelihara fasos fasum.
"Ketika itu terjadi maka masyarakat penghuni di kompleks tersebut yang terkena getahnya. Saat infratsruktur dan fasos fasum di wilayah mereka rusak otomatis warga yang mesti rereongan memperbaikinya, padahal mungkin kewenangannya masih di pihak pengembang," tuturnya.