BANDUNG, iNews.id - Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung resmi terbentuk berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2018 dan Pergub Jawa Barat nomor 86 tahun 2020. Melalui badan itu, lima daerah di cekungan Bandung sepakat melakukan penyelesaian masalah bersama, seperti banjir, kemacetan, dan sampah.
Aglomerasi kawasan seluas 349.750 hektare ini meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti. Lalu, tiga kabupaten lain, yakni, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Sumedang sebagai kawasan pendukung.
Pelaksana tugas (plt) Wali Kota BandungYana Mulyana menyambut baik aglomerasi cekungan Bandung ini. Dengan lima wilayah tersebut bergabung menjadi satu, regulasi-regulasi yang kerap membatasi gerak untuk mengambil kebijakan akan menjadi lebih cair.
"Justru sebetulnya dengan aglomerasi ini masalah batas wilayah itu menjadi cair. Koordinasi di Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah tidak boleh ada lagi ego sektoral antarwilayah. Kadang administratif dari regulasi dan kewenangan yang membuat kami jadi terbatas untuk bergerak," kata plt Wali Kota Bandung, Kamis, (31/3/ 2022).
Sebelum badan pengelola terbentuk, ujar Yana Mulyana, para pimpinan telah sepakat untuk menyelesaikan masalah bersama. "Alhamdulillah sudah diwadahi oleh pemerintah provinsi lewat badan cekungan ini, yang terdiri dari lima wilayah, salah satunya Kota Bandung," ujar Yana.