"Pendekatan semacam ini tidak hanya menghambat pertumbuhan psikososial anak, tetapi juga secara langsung bertentangan dengan semangat pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan sebagaimana dicita-citakan dalam kerangka kebijakan nasional," katanya.
Ketiga, program Dedi Mulyadi dinilai menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah menjadikan siswa sebagai kambing hitam dalam merespons persoalan sosial seperti tawuran, merokok, konsumsi alkohol, hingga ekspresi identitas seksual.
"Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga mengabaikan akar-akar struktural yang melatarbelakangi perilaku remaja," ucapnya.