DENPASAR, iNews.id - Akses terhadap hunian layak menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Ketika pembiayaan perumahan tersendat, dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga berpengaruh pada pergerakan ekonomi kerakyatan yang bergantung pada sektor konstruksi dan usaha pendukungnya.
Fenomena ini tidak berhenti pada persoalan individu. Tersendatnya kredit perumahan berpotensi menahan pergerakan sektor riil yang selama ini bertumpu pada aktivitas pembangunan rumah, mulai dari tenaga kerja konstruksi hingga pelaku usaha bahan bangunan.
Sejumlah keluhan muncul dari masyarakat di Bali yang mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administratif. Mereka memiliki penghasilan tetap dan rekam jejak kredit yang bersih, tetapi tetap tidak mendapatkan persetujuan dari perbankan.
Ketua DPW Partai Perindo BaliI Ketut Putra Ismaya Jaya atau akrab disapa Jro Bima menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang mencerminkan adanya hambatan dalam sistem pembiayaan.
“Ini menjadi persoalan serius. Ada masyarakat yang penghasilannya jelas, nama baiknya terjaga, tetapi tetap tidak bisa mengakses kredit perumahan. Padahal rumah adalah kebutuhan dasar,” katanya, Kamis (9/4/2026).