DENPASAR, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tambang ilegal di Bali sudah lama dibiarkan tanpa penindakan. Usaha tersebut banyak ditemukan di Kabupaten Karangasem dan Klungkung.
"Di Bali ini sarat dengan tambang ilegal yang mungkin terlalu lama dibiarkan. Tadi ditanya lebih penting menertibkan tambangnya atau pendapatan pajak? Tentu penertiban dahulu," kata Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria di Denpasar, Senin (27/6/2022).
Menurut Dian, KPK akan melakukan penertiban yang dimulai dari sinkronisasi data perusahaan tambang yang ada di Bali. Data dari Kementerian ESDM ada 93 perusahaan hingga April 2022, namun hanya 50 yang aktif.
"Itu data di atas kertas. Kami ke lapangan di Klungkung bilang ada 16 titik, Karangasem 48. Totalnya lebih dari 50 dan Karangasem sebagian besar ini tidak berizin," ujar Dian.
Terkait selisih data tersebut, Dian menduga 50 persen usaha penambangan di daerah tersebut tidak berizin. Selama dua pekan ke depan akan dilakukan rekonsiliasi data agar proses penertiban dapat dilakukan dalam waktu setahun.