"Kerusakan ini diakibatkan kegiatan (tambang timah) secara liar. Ini tidak boleh, karena merupakan tahura. Kami bersama forkopimda akan melakukan penegakan hukum," ujarnya.
Sementara Ketua KTH Menumbing, Narto mengatakan masih banyak lahan kritis di Tahura Bukit Menumbing yang mesti direklamasi.
"Kami mendukung terkait reklamasi penanaman pohon ini, tapi masih banyak lagi lahan kritis seperti ini yang harus ditanami," ujar Narto.
Kabid Pengelolaan Tahura Dinas Lingkungan Hidup Bangka Barat laut, Bambang Yusdianto menyampaikan masih ada sekitar 600-800 hektare lahan kritis yang ada di kawasan Tahura Bukit Menumbing.
"Luas Tahura Bukit Menumbing 3.333,2 hektare dan lahan bekas tambang sekitar 600-800 hektare. Kami mengajak stakeholder mengimbau masyarakat agar tidak lagi menambang di kawasan Tahura Menumbing," kata Bambang Jusnianto.