JAKARTA, iNews.id - Peningkatan polusi udara dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan dan polusi akibat industri menjadi konsentrasi pemerintah. Akselerasi kendaraan listrik menjadi salah satu upaya mereka mengejar target net zero emission pada 2060.
Di sisi lain, Indonesia mengambil langkah strategis menuju perdagangan karbon internasional dengan menggelar acara Pre-Sessional Meeting. Langkah ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) KLH/BPLH, Ary Sudijanto menyatakan Indonesia siap memimpin pasar karbon global.
"Langkah ini mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) dan memperkuat posisi Indonesia dalam pengurangan emisi global," ujarnya, dalam keterangan pers dilansir Jumat (17/1/2024).
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut momentum ini sebagai peluang Indonesia memperkuat perannya dalam mitigasi perubahan iklim. "Dengan kolaborasi semua pihak, kita akan mencapai target NDC sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon," kata Joko.
Pemerintah juga tengah menyusun regulasi dan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon internasional.
Sebab itu, Direktur Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Wahyu Marjaka menekankan pentingnya akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI. Dia menyoroti rencana menjalin kerja sama bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra dan Gold Standard.