Muhammad Iqbal menginginkan ada mekanisme terbaik untuk mengatur armada bus, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek mendapatkan BBM sesuai yang dibutuhkan.
Menurutnya, sebagai jasa pelayanan publik, seharusnya pemerintah memberikan pengecualian kepada PO bus dan angkutan umum lain.
“Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi di Kapolsek Jepara, wakil Bupati Jepara, dan asosiasi SPBU Jepara. Kami hanya meminta kemudahan untuk moda pelayanan publik,” kata Iqbal.
Selain PO bus yang melayani trayek, Iqbal juga menegaskan perusahaan bus pariwisata juga ikut teriak dengan keputusan pembatasan pengisian solar. “Bayangkan saja membawa sewa dari Jepara ke Bali, mana cukup 200 liter,” katanya.