Sejumlah anggota dewan menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang jelas. Wali Kota Nuchette Black-Burke menyebut keputusan tersebut sebagai persoalan prinsip. Menurutnya, ini aspirasi warga menuntut adanya kontrol ketat terhadap penggunaan teknologi pengawasan.
Anggota Dewan Ojala Naeem yang mengajukan mosi penghentian sementara, menilai keselamatan publik tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan privasi. Dia menyatakan kota memiliki waktu hingga Mei untuk memutuskan apakah kontrak akan dibatalkan sepenuhnya.
Pendukung sistem ALPR berpendapat teknologi ini terbukti membantu aparat dalam mengungkap kasus kejahatan. Kamera mampu memindai ribuan pelat nomor per hari dan mencocokkannya dengan basis data kendaraan curian atau daftar pencarian orang. Dari sisi operasional, alat ini dinilai efisien dan responsif.
Namun kritik tetap mengemuka terkait potensi penyalahgunaan data dan kurangnya transparansi. Isu berbagi data lintas wilayah serta kemungkinan akses oleh lembaga federal menjadi sorotan utama. Aktivis privasi menilai sistem tersebut berisiko menciptakan pengawasan massal tanpa persetujuan publik yang memadai.
Untuk saat ini, Staunton memilih berpihak pada kekhawatiran warganya. Kota tersebut tengah berkoordinasi dengan Flock Safety untuk menyelesaikan proses penghentian dan pemindahan perangkat. Jadwal pelepasan kamera akan diumumkan kemudian.
Fenomena banyak kota tiba-tiba menghentikan penggunaan kamera pembaca pelat nomor otomatis menunjukkan adanya tarik-menarik antara keamanan dan hak privasi. Perdebatan ini diperkirakan masih akan berlanjut, seiring pesatnya adopsi teknologi pengawasan di ruang publik.