Kalkulasi itu disampaikan Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sementara mengenai tudingan kecurangan dengan instrumen kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pencairan tunjangan hari raya (THR), dia menilai, juga tidak bisa dibuktikan.
"Jumlah pegawai negeri kita 4,1 juta di seluruh tanah air dan 4,1 juta itu apa betul milih Pak Jokowi? Kan enggak bisa dibuktikan. Untuk membuktikan kan dipanggil satu-satu. Kalau nanya milih siapa kan melanggar UU. Itu sifatnya rahasia," katanya.
Yusril menjelaskan, keputusan kenaikan gaji PNS dan pencairan THR merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. "Semua itu sebenarnya sudah disepakati bersama presiden dengan DPR dan tiap tahun itu harus dilakukan. Jadi enggak Ada salahnya, DPR sudah menyetujui APBN," ujarnya.