KLB digelar di tengah konflik internal yang sebelumnya mencuat di tubuh KOWANI. Panitia menyebut pelaksanaan kongres merupakan langkah konstitusional untuk menyelesaikan persoalan tata kelola organisasi yang dinilai tidak lagi berjalan sesuai AD/ART.
Sebelum KLB dilaksanakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah memfasilitasi sejumlah pertemuan mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga KLB akhirnya ditempuh sebagai mekanisme penyelesaian organisasi.
Kepengurusan baru juga menetapkan tiga agenda awal yang akan segera dijalankan, yakni memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kolaborasi lintas generasi perempuan, serta mengembalikan peran aktif KOWANI dalam berbagai forum internasional, termasuk Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yenny Wahid dikenal aktif dalam isu pemberdayaan perempuan dan perdamaian melalui Wahid Foundation yang dipimpinnya selama lebih dari dua dekade. Berbagai program yang dijalankan lembaga tersebut berfokus pada penguatan kapasitas perempuan di tingkat komunitas.
Dengan terpilihnya ketua umum baru, KOWANI berharap dapat kembali memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan perempuan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.