JAKARTA, iNews.id - Warga RW 07 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menolak keras pembentukan RW baru di wilayah itu karena melanggar hukum dan sarat kepentingan. Pemekaran RW 07 dinilai hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Kendati warga keras menolak, aparat pemerintahan terkesan bergeming. Camat Penjaringan Depika Romadi belum merespons saat dihubungi iNews.id, Selasa (17/11/2020) malam. Dua kali dihubungi dia tak mengangkat telepon. Adapun Lurah Kapuk Muara Jason Simanjutak sebelumnya hanya berkomentar singkat.
“Ke sini saja (Kelurahan Kapuk Muara), nanti saya salah bicara kalau di telepon,” kata Jason saat dihubungi.
Untuk diketahui, seluruh warga dan unsur tokoh masyarakat RW 07 Kelurahan Kapuk Muara menolak pemekaran RW itu karena telah melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016. Pergub itu antara lain mengatur tentang syarat pembentukan RW yang antara lain harus ada musyawara dengan warga.
Menurut warga, Kelurahan Muara Kapuk selalu mendalilkan pada Pasal 14 pergub tersebut yakni pemekaran RW merupakan kewenangan lurah. Namun, kelurahan tidak memperhatikan pasal-pasal lain.
“Ada ketentuan Pasal 5 juga 9 yang mengharuskan ada pembicaraan dengan warga. Ini tiba-tiba saja mau membentuk RW baru,” kata Oscar, warga RW 07.