Sebelumnya, ruang publik digital sempat diramaikan oleh peredaran foto yang memuat daftar kendaraan yang diklaim akan dilarang menggunakan Pertalite per awal Juni mendatang.
Dalam narasi foto tersebut, pembatasan dikabarkan akan menyasar kendaraan berdasarkan merek dan kapasitas mesinnya.
Untuk meluruskan pemahaman publik, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah sebenarnya berfokus pada volume pembelian harian, baik yang diawasi langsung oleh pemerintah maupun melalui teknis operator di SPBU.
Salah satu acuan regulasinya adalah Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang telah efektif sejak 1 April 2026. Aturan tersebut menetapkan bahwa pembelian Solar subsidi bagi mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, sedangkan untuk angkutan umum roda empat dijatah maksimal 80 liter per hari.
Adapun untuk kendaraan angkutan umum roda enam atau lebih, batas maksimal pembelian ditetapkan sebanyak 200 liter per hari, sementara kendaraan untuk layanan publik diberikan jatah maksimal 50 liter per hari.
Ketentuan pembatasan volume harian ini juga berlaku bagi BBM jenis Pertalite (RON 90). Dalam beleid tersebut, kendaraan roda empat pribadi maupun angkutan umum hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Batasan serupa juga diterapkan untuk kendaraan layanan publik dengan kuota maksimal yang sama, yakni 50 liter per hari.