"Pada tataran birokrasi ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata mencederai netralitas ASN. Misalnya ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program presiden petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi presiden petahana dengan posisinya sebagai capres Paslon 01," ujar BW.
Dia juga mengungkapkan beberapa bukti lainnya tentang kecurangan birokrasi yang dilakukan paslon 01. Begitu pun dengan Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop. Beberapa saat sebelum keluarnya arahan Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kemenkominfo menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.
"Tentunya, iklan tersebut dianggap bukan sebagai kampanye, melainkan sosialiasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk di publikasi kepada masyarakat. Namun, dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung, yang dilakukan Presiden Petahana Jokowi," kata BW.