JAKARTA, iNews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk lima tahun mendatang. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengingatkan, pengangkatan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih 2019-2024.
Sebagai partai terbesar, kata dia, PDIP meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut. “Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden. Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/7/2019).
Dia menuturkan, sampai sekarang saja, PDIP enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya. “Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan. You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami (PDIP) minta berapa?” ujar Hendrawan menyindir.
Menurut dia, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa. “Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media,” ucapnya.