Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Demi penghentian konflik di Myanmar, Puan mengatakan Sidang AIPA akan mendorong agar negara-negara ASEAN mengefektifkan 5 konsesus tersebut.
“Parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Isu mengenai perdamaian di Myanmar ini, menurut Puan, sejakan dengan Presidensi DPR di AIPA. Ia mengatakan, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN.
“Timing penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44 ini sangat tepat. Karena diadakan di saat meruncingnya ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan, di saat bumi semakin panas, akibat perubahan iklim, dan di saat terjadinya disrupsi rantai pasok global (global suppy chain),” papar Puan.
“Karenanya diharapkan Parlemen dapat berperan dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan, serta berkontribusi mengatasinya,” lanjutnya.
AIPA General Assembly merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.