Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45 persen, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37 persen.
Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20 persen. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.
Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7 persen anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12 persen, sementara di tingkat SMA mencapai 1,19 persen.
Hal itu mendorong Presiden Prabowo menggulirkan program sekolah rakyat. Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.
“Dengan adanya sekolah rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” ucap Adita.
Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, sekolah rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa sekolah rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.