"Padahal, sebenarnya Pemda pun bisa kerja cepat karena anggaran sudah disalurkan ke daerah, tinggal eksekusi program saja," ujar Yerry.
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menambahkan, dalam konteks ini sekda dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.
"Kan konyol namanya kalau contohnya anggaran buat penanggulangan stunting atau gizi buruk, lalu belanja terbesar justru untuk biaya-biaya rapat lalu belanja utama untuk makanan bergizi buat rakyat justru sangat sedikit," jelas Yerry.
"Ini lah sebenarnya pesan utama Presiden Jokowi, belanja utama itu yang harus didahulukan, lalu program utama itu porsi anggarannya pasti lebih besar dari biaya program pendukung. Kalau sebaliknya yang terjadi pasti ada kesalahan prosedur itu, tidak sesuai peruntukan," sambungnya.
Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- memberi dukungan kepada Kemendagri yang terus memacu Pemda untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Karena dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di daerah yang dampaknya akan terasa di masyarakat.
Seperti diketahui, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi maka realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama.