Menurut dia, fakta tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
"Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perubahan putusan dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung sangat cepat sejak distribusi berkas serta jeda waktu panjang hingga salinan resmi diterima," lanjutnya.
Rieke menilai publik berhak mengetahui bagaimana proses pertimbangan hukum dilakukan, terutama ketika terdapat perubahan signifikan terhadap putusan sebelumnya. Dia menegaskan bahwa pertanyaan yang disampaikannya bukanlah bentuk tuduhan terhadap lembaga peradilan.
Sebaliknya, Rieke menyebut hal itu sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang sah dalam sistem demokrasi dan negara hukum.
"Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang sah dalam negara hukum. Kami ingin memastikan prinsip due process of law berjalan dengan benar," tegasnya.