Dalam paparannya, Menteri Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik, baik kepada masyarakat maupun layanan kepegawaian, terus didorong untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Upaya ini menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi hingga 2029.
“Saat ini capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi,” katanya.
Sejalan dengan arah tersebut, hasil evaluasi SAKIP 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di seluruh level pemerintahan. Nilai SAKIP kementerian/lembaga tercatat 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89.
Melalui SAKIP, pemerintah juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.
Terkait penguatan integritas, Menteri Rini menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai upaya membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatan ini dilakukan melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi secara luas.
“Pada 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.