“Pada 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.
Menteri Rini menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi, sementara penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja sebagai titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Selain itu, Menteri Rini menyampaikan bahwa implementasi SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.
Ke depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas Presiden secara bersama-sama.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome,” katanya.
Menutup arahannya, Menteri PANRB menyampaikan harapan agar para penerima apresiasi dan penghargaan SAKIP dan ZI dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas, memperkuat orientasi hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.