"Menggunduli rambut siswi sebagai bentuk hukuman bukanlah pendekatan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak bagi anak," sambung Puan.
Mantan Menko PMK ini menuturkan, aturan yang jelas dan sanksi yang proporsional harus diatur dalam peraturan sekolah. Puan mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk menghindari tindakan spontan dan tidak terkendali yang dapat merugikan murid dan citra institusi pendidikan itu sendiri.
"Sanksi yang diterapkan haruslah bermanfaat dalam membentuk perilaku positif, bukan menciderai atau merendahkan martabat pelajar," tuturnya.
Selain itu, Puan menilai penting juga implementasi kebijakan sekolah yang jelas terkait dengan hak asasi siswa. Termasuk hak untuk berpakaian sesuai keyakinan dan identitas pribadi.
"Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan adil oleh seluruh staf pendidik dan pihak terkait. Ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keragaman," ucap Puan.