Rancangan defisit dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 ini terhitung sangat konservatif dan progresif. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target defisit yang tertuang dalam UU APBN 2026, yakni sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB.
Kebijakan pengetatan ini juga menjadi evaluasi atas realisasi defisit APBN pada tahun pertama jalannya pemerintahan (periode 2025) yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen PDB, dari plafon target awal yang sebesar 2,78 persen PDB atau senilai Rp662 triliun.
Bagi Presiden Prabowo, perbaikan tata kelola dan penyehatan struktur anggaran ini merupakan instrumen krusial demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang.
"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, tapi wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa," tegas Prabowo.
Selain memaparkan postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 yang disampaikan Presiden juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan.