"Silakan pemerintah dikoreksi jika terdapat pandangan hukum yang kuat dan didukung para ahli hukum yang punya integritas keilmuan," ucapnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan, penempatan Iriawan bukan atas perintahnya langsung. Menurutnya, pengangkatan Iriawan berdasarkan usulan dari jajaran di bawahnya yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Namun, dia memastikan proses pengangkatan Iriawan sudah melalui pengkajian yang matang. "Dari bawah ke Mendagri. Ya Mendagri tentu saja sudah melalui tahapan kajian dan pertimbangan-pertimbangan. Semua sudah dalam pengusulan lebih detail ke Mendagri," ujar Jokowi di Tangerang, Kamis (21/6/2018).