"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," katanya.
Selain evaluasi, Charles juga meminta pemerintah mengaudit seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.
Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran hingga proses pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing dapur MBG.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan makanan tidak cukup hanya diberi teguran. Dia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup permanen dapur yang terbukti bermasalah demi melindungi keselamatan penerima manfaat program.
"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," ucapnya.