Saat ini pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi pembiayaan, mengingat kondisi APBN kini kian tertekan akibat pandemi Covid 19. Salah satu bentuk inovasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Penggunaan KPBU merupakan upaya yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk bisa terus melakukan pembangunan dengan tidak bergantung sepenuhnya pada APBN. Melalui skema ini pemerintah justru dapat menginisiasi kerja sama untukcrowd inatau dalam hal ini mengajak dana swasta agar bisa mendanai pembangunan itu secara akuntabel.
Selama ini inovasi pembiayaan melalui skema KPBU bagi pemerintah pusat telah baik, sayangnya tidak demikian oleh pemerintah daerah. pemahaman pemerintah daerah terhadap skema KPBU belum merata. Pemerintah daerah yang sudah memahami skema KPBU memandang skema ini menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa bergantung pada satu kanal pembiayaan. Namun, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai KPBU. Karena itu, sosialisasi KPBU di daerah kini masih sangat diperlukan untuk dapat menciptakan pemerataan inovasi pembiayaan di berbagai daerah.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sejatinya pemerintah pusat memang telah memiliki berbagai instrumen yang bisa digunakan untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, namun sering kali kebijakan tersebut tak dapat berjalan mulus di daerah. Tak sedikit berbagai kebijakan pemerintah daerah kontraproduktif dengan tujuan pemerintah pusat. Padahal, efektivitas program percepatan pemulihan ekonomi nasional akan tercapai apabila kebijakan pemerintah pusat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu contoh kebijakan kontradiktif pemerintah daerah adalah demi menggenjot target PAD, beberapa pemerintah daerah masih tetap memungut pajak dan retribusi kepada para pelaku usaha dan UMKM seperti saat sebelum pandemi. Hal tersebut akan menjadi beban berat bagi para pelaku industri dan UMKM dalam menjalankan usahanya di tengah krisis ekonomi akibat pandemi. Kebijakan demikian kontradiktif dengan fokus pemerintah pusat yang saat ini berupaya memberikan relaksasi bagi industri untuk dapat kembali bangkit di tengah pandemi.
Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam proses pemulihan perekonomian nasional. Jika kebijakan pusat dan daerah mampu berjalan harmonis diikuti dengan berbagai inovasi program dan pembiayaan oleh pemerintah daerah, maka percepatan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional bisa terlaksana dengan baik. Ekonomi akan segara dapat kembali tumbuh normal bahkan lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Semoga.*
*Artikel ini telah tayang di Koran SINDO