Menurut Heni, hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu persetujuan akses kekonsuleran dari otoritas Armenia sembari terus berkoordinasi dengan pihak setempat. Kemlu juga akan memantau kebutuhan pendampingan kekonsuleran bagi para WNI yang tengah menjalani proses hukum.
"Tentunya juga kita akan terus memantau dan melihat apakah diperlukan pendampingan kekonsuleran yang diperlukan untuk para terduga pelaku ini," paparnya.
Kasus ini berkaitan ditemukannya VAT dalam kondisi tak bernyawa di Yerevan pada 15 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun otoritas Armenia, VAT diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan dan sejumlah WNI diamankan untuk kepentingan penyidikan.