JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Hal itu menurut survei koalisi KUSUKA 2020.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta nelayan kecil diberikan kemudahan mengajukan pembelian BBM bersubsidi.
“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko dalam rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/ Lembaga, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6/2022).
Sebagai informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga, di Batam Kepulauan Riau. Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” terang Moeldoko.