JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mempersoalkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menjadikan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah. Setelah melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, MAKI berkirim surat ke Komisi III DPR.
Surat berisi permintaan pembentukan panitia kerja atau panja itu telah disampaikan melalui jalur daring (online) ke DPR pada Kamis (26/3/2026).
"MAKI telah berkirim surat ke Komisi III DPR RI untuk bentuk panja guna pendalaman sengkarut pengalihan penahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, laporan ke Komisi III ini menjadi pelengkap aduannya ke Dewas KPK. Dia menilai Panja DPR, tetap diperlukan sebagai pengawas eksternal karena Komisi III bisa dianggap atasan KPK. Langkah ini tetap dilakukan meski Yaqut sudah dikembalikan ke Rutan KPK.
"Meskipun YCQ telah dikembalikan ke dalam rutan, namun peristiwa telah terjadi pengalihan tahanan rumah secara sembunyi-sembunyi dan berbagai penyimpangan lainnya sehingga tetap diperlukan Panja DPR guna memotret secara utuh atas dugaan penyimpangan sekaligus rekomendasi perbaikan," ujarnya.