Mahfud menyebut, pihak yang mengaku pemilik sah tanah itu akan kalah ketika menggugat ke pengadilan. Pola seperti itu, kata dia, umum terjadi di berbagai kasus.
"Lalu disuruh menggugat kan Pak JK sebagai korban suruh menggugat, lho dia gak merasa menjual kok suruh menggugat? Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat, nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah, itu pola di mana-mana," kata Mahfud.
Dia menilai pertanahan menjadi salah satu sektor yang kerap menjadi bancakan korupsi.
"Ada lagi sudah itu kelautan dan lain-lain, yang lain-lain sektoral. Tapi kalau ini mafia tanah gila," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara terkait perebutan lahan seluas 16,4 hektare milik JK oleh mafia tanah. Dia menjelaskan tanah itu sebetulnya telah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan milik JK, PT Hadji Kalla.