Ia mengatakan, partai tentu akan menunggu keputusan DPR bagaimana aturan kepemiluan, baik pemilu pusat atau daerah yang akan dituangkan dalam RUU Pemilu. Oleh sebab itu, RUU Pemilu tidak bisa dibuat dadakan, karena berpotensi akan kembali digugat di MK.
"Tidak bisa misalnya kita berpikir 'sudahlah, Undang-Undang Pilkada tuh kan masih 2,5 tahun kemudian'. Nggak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini karena pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di daerah kan ditentukan oleh undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," ujarnya.